• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

  • INFORMASI PERKARA TILANG

    Detail Jadwal, Pelanggar, dan Denda dapat Dilihat di Halaman Informasi Tilang

    Kunjungi

  • Informasi Perkara

    Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP,masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

    Kunjungi

  • Gugatan Sederhana

    Mekanisme Gugatan Sederhana

    Kunjungi

  • PENGADUAN

    Alamat Pengaduan ke Web https://siwas.mahkamahagung.go.id/

    Kunjungi

  • Pendaftaran Permohonan dan Gugatan Sederhana

    Guna Mempermudah Pelayanan Pengajuan Perkara Perdata Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Raha menerima pengajuan pendaftaran perkara permohonan dan gugatan sederhana melalui Email

    Kunjungi
Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Raha

Pengumuman Informasi Publik

 

Sesuai dengan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Plus (PTSP+) Dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengembangkan Aplikasi ERTERANG yang berguna untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa permohonan Surat Keterangan secara online. ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju.

Selengkapnya, Klik Disini

Berita PN Raha

Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Raha menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses secara Online

Baca Selengkapnya

Penelusuran Perkara

Dengan Aplikasi ini Anda dapat melihat Informasi Penelusuran Perkara

Baca Selengkapnya

Video Gugatan Sederhana

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut